BANTAENG, balang.org – April lalu, Provinsi Lampung mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja Hutan Desa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk 22 desa/kelurahan setempat. SK PAK tersebut disambut dengan suka cita oleh para pemangku kepentingan pengelolaan hutan di Lampung. Saat ini Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sedang memfasilitasi terbitnya Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD). Namun di lapangan kenyataan tak selalu ideal. Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai areal Hutan Desa telah lebih dulu digarap oleh masyarakat. Disamping itu terdapat ketidaksesuaian antara peta lampiran SK PAK dengan keadaan di lapangan.

Hingga pada Kamis (8/12/14) tim dari Dishut Provinsi Lampung tiba di Kabupaten Bantaeng. Rombongan belajar hutan dari Lampung diterima di Kantor Kecamatan Tompobulu oleh Sekretaris Camat Tompobulu, Kepala Bidang Bina Hutan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Direktur BUMDes Labbo, Kepala Unit Pengelola Hutan Desa Pattaneteang, dan Direktur Balang Institut. “Kami memilih ke Bantaeng karena mendengar kabar Bantaeng terbilang sukses dengan skema hutan desa, kementerian juga merekomendasikan untuk belajar ke Bantaeng.  Maka disinilah kami untuk belajar langsung dari para penggiat hutan desa, bagaimana bentuk dukungan kebijakan dari pemerintah, bagaimana masyarakat mengorganisasikan diri untuk mengelola areal kerja hutan desa secara kolektif, dan bagaimana peran peran Lembaga Non Pemerintah (ornop) dalam mendukung hutan desa,” tutur Syaiful saat memperkenalkan diri, sekaligus menjelaskan maksud kedatangannya.

Kepala Bidang Bina Hutan, Mustafa menjelaskan pemerintah kabupaten Bantaeng berkomitmen mendorong pemenuhan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam melalui skema hutan desa. Dari 6.222 kawasan hutan di Bantaeng, 3.000 ha sudah mendapatkan SK PAK Hutan Desa, 704 ha diantaranya mengantongi SK HPHD dan sudah mendapatkan SK pengesahan Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) dari Gubernur dan SK Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD) dari Bupati.

Leave a Reply