Selasa (5/5/15) lalu, Balang Institut mengikuti Workshop Undang-Undang Desa yang dilaksanakan oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) bekerjasama dengan AusAID (Australian Agency for International Development). Workshop berlangsung selama dua hari, dimulai pada tanggal lima sampai dengan enam Mei di Hotel Soll Marina Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Kegiatan ini dihadiri oleh 32 peserta dari berbagai lembaga di seluruh Indonesia. Untuk Sulawesi Selatan, selain Balang lembaga yang hadir adalah Yayasan Mitra Bangsa (Yasmib).

Pelaksanaan workshop ini ditekankan pada pentingnya melihat perspektif dan rencana kerja advokasi masyarakat sipil di Indonesia terkait dengan Undang-Undang Desa baik dari sisi pelaksanaan maupun substansi undang-undang itu sendiri. Menurut Nasrum, SH. (Tim Legal Balang Institut), pada sesi diskusi baik diskusi kelompok maupun pleno, terungkap berbagai persoalan yang masih perlu dibenahi dalam implementasi Undang-Undang Desa, mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat paling bawah (masyarakat). Salah satu persoalan yang terungkap adalah banyaknya regulasi atau undang-undang yang disharmoni dengan Undang-Undang Desa, seperti UU Kehutanan, UU Tata Ruang, UU Perimbangan Keuangan, dll. Selain itu, yang mencuat dalam proses diskusi adalah bagaimana mendorong sebuah active citizenship dalam pengimplementasian UU Desa tersebut. Hal ini sangat penting menjadi perhatian semua pihak dalam MMga terhadap perencanaan pembangunan dan pengawasan pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Dengan membedah kondisi advokasi Civil Society Organization (CSO) di tingkat nasional maupun lokal, diharapkan mampu menghasilkan sebuah analisa komprehensif dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa yang mengerucut dalam rencana tindak lanjut.

– Penulis: Achunk –¬†Editor: Dimas –

Leave a Reply