BANTAENG, balang.org – Mendekati pukul sepuluh Sabtu (17/1/2015) pagi, di gedung bekas peninggalan Belanda di Jalan Bolu –jantung Ibu Kota Kabupaten Bantaeng, beberapa orang terlihat bercengkerama. Adalah pengurus NGO (Non-governmental Organization) Balang Institut bersama para tamu yang sedang bercengkerama itu. Mereka meluangkan waktu saling bertegur sapa sembari menunggu tamu undangan lain yang belum datang. Di gedung tua yang tak lain adalah kantor Balang Institut itu akan digelar sebuah pertemuan. Antara lain perwakilan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bantaeng, perwakilan NGO World Agroforestry Centre (ICRAF), serta Pemerintah Desa dan Masyarakat Kayu Loe hendak membangun kesepakatan dalam mendukung Rencana Tata Guna Lahan (RTGL) berbasis masyarakat di Desa Kayu Loe. Balang Institut bertindak selaku inisiator sekaligus fasilitor pertemuan tersebut.

“Saat ini di Kabupaten Bantaeng, belum ada desa yang membuat kebijakan atau Peraturan Desa tentang Tata Guna Lahan, sangat penting terjadi sebuah sinergi terhadap Pemerintah Kabupaten dalam penguatan program di tingkat desa,” ungkap Adam Kurniawan –Direktur Balang Institut. Mustafa, Kepala Bidang Bina Hutan Bantaeng juga mengemukakan bahwa sejak tiga tahun terakhir, yang menjadi acuan dinas kehutanan adalah data lahan kritis. Tahun ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bantaeng sudah membuat Plot Wana Tani (Agroforestry) sebagai pengembangan perhutanan sosial sesuai dengan aturan Dinas Kehutanan yang hanya menyiapkan tanaman kayu-kayuan (pepohonan).

Perubahan pola tanam dari tanaman jangka panjang ke tanaman jangka pendek sudah terjadi begitu masif di Kabupaten Bantaeng khususnya Desa Kayu Loe. Menurut Muhammad Naim –Kepala Desa Kayu Loe, lambatnya pertumbuhan kayu membuat masyarakat lebih memilih menanam sayur-mayur. Sebagian besar masyarakat mempunyai lahan untuk tanaman, oleh karena kondisi lahan terbagi menjadi dua zona dimana pada wilayah desa yang berkontur rendah kayu-kayuan atau pepohonan tumbuh dengan baik sedang di bagian lain desa dengan kontur yang lebih tinggi tanaman kayu tumbuh lebih lambat dan berkeluk-keluk, membuat masyarakat di wilayah yang lebih tingi lebih memilih sayur-sayuran. “Penting mempertimbangkan kondisi lahan mengingat Tata Guna Lahan merupakan konsep pemanfaatan dan penataan lahan yang disesuaikan dengan kondisi alam,” Ardi Labarani, manager program Balang Institut mengingatkan.

Desa Kayu Loe menjadi penyumbang air bersih serta air peruntukan kebun dan sawah bagi daerah-daerah yang ada di sekitarnya, bahkan hingga ke pusat kota. Namun, di sisi lain terdapat 12 pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang lima diantaranya kekurangan air untuk beroperasi secara optimal di musim kemarau. Data RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) 2012-2016 menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Kayu Loe, terdapat 13% penduduk sangat miskin, 72% tergolong miskin, 14% masuk kategori sedang, serta 1% kaya. “Melihat data kemiskinan, apakah sasaran program kabupaten seperti misalnya program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di desa kayu loe di peruntukkan untuk masyarakat miskin? Tanaman seperti cengkeh yang saat ini masih terbilang mahal, bagaimana ketika harganya turun? Jelas hal tersebut mempengaruhi pola tanam masyarakat, sehingga penting untuk mempertimbangkan itu,” tegas Nasrum –perwakilan dari Balang Institut.

Pratiknyo Purnomo Sidhi, perwakilan ICRAF selaku Koordinator Proyek AgFor Sulawesi mengemukakan “Pola tanam dari tanaman jangka pendek ke konsep agroforestry tidak seperti membalik telapak tangan. Dalam konsep agroforestry, terdapat tanaman dasar yakni tanaman jangka pendek, menengah dan panjang yang dipadukan dalam sebuah lanskap dengan tidak merubah tanaman masyarakat yang sudah ada, karena hal tersebut bisa berakibat fatal.” ICRAF sendiri telah mendapingi satu kelompok belajar dari 20 kelompok yang ada. Kelompok dampingan tersebut diharapkan mampu mentransformasikan pengetahuan ke kelompok ataupun masyarakat. Sinergi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan NGO serta pihak-pihak terkait menjadi faktor pendorong keberhasilan.

Diskusi pada hari itu akhirnya berkembang ke arah pembentukan Tim kerja yang melibatkan masing-masing stakeholder. Antara lain ICRAF, Balang Institut, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bantaeng, Pemerintah Desa Kayu Loe, serta Perwakilan Masyarakat Desa Kayu Loe yang selanjutnya bertanggung jawab atas persiapan, pelaksanaan dan penelitian. Dimulai dengan persiapan dokumen Tata Guna Lahan yang diperlukan, seperti dokumen perencanaan kelompok tani dan draft Peraturan Desa tentang Tata Guna Lahan.

Penulis : Anto & Dimas

Leave a Reply